0
Tuesday 9 April 2019 - 02:30

Parlemen AS Ungkap Perundingan Rahasia Trump dengan Saudi Soal Nuklir

Story Code : 787632
President Donald Trump, flanked by White House senior adviser Jared Kushner, meets with Saudi Arabia
President Donald Trump, flanked by White House senior adviser Jared Kushner, meets with Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman at the Ritz-Carlton Hotel in Riyadh on May 20, 2017.Jonathan Ernst / Reuters file
Dilansir BBC, 21 Februari 2019, Kongres AS sudah khawatir mengenai proyek nuklir di Saudi yang bakal memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Tim dibentuk dan dipimpin oleh Demokrat. Mereka bekerja berdasarkan laporan rahasia tapi meyakinkan, isinya menjelaskan bahwa Trump mempercepat proses alih teknologi nuklir ke Arab Saudi.

"Kepentingan komersial swasta yang kuat semakin menekan dilakukannya transfer teknologi nuklir peka ke Arab Saudi," begitu bunyi laporan rahasia yang diterima DPR AS.

Menurut laporan itu, Trump terlibat langsung dalam proyek itu. Pejabat pemerintah yang terlibat dalam hal ini, termasuk Menteri Energi Rick Perry, penasihat senior Trump yakni Jared Kushner, pimpinan dewan pengangkatan Trump yakni Tom Barrack, dan mantan Penasehat Keamanan Nasional Michael Flynn.

Proyek ini juga bekerja sama dengan pihak swasta. Perusahaan itu mengantongi miliaran Dolar untuk melaksanakan kontrak pembangunan dan pengoperasian fasilitas nuklir di Saudi. Sebuah penyelidikan akan menentukan apakah pemerintah bertindak untuk kepentingan negara atau untuk melayani pihak-pihak pemburu keuntungan. Namun berdasarkan keterangan pejabat yang didapat laporan tersebut, proyek ini adalah, "Sebuah skema agar para jenderal mendapatkan uang."

Perusahaan yang disebut dalam laporan adalah:
1. IP3 International, perusahaan swasta di bawah pimpinan mantan pejabat militer dan keamanan yang mengorganisir sekelompok perusahaan AS untuk membangun "puluhan pembangkit nuklir" di Arab Saudi.
2. ACU Strategic Partners, konsultan pembangkit nuklir yang dipimpin warga Inggris-Amerika Alex Copson.
3. Colony NorthStar, perusahaan investasi property Barrack
4. Flynn Intel Group, perusahaan konsultan dan lobi yang didirikan Michael Flynn.


Dilansir Reuters, 28 Maret 2019, Menteri AS Rick Perry menyetujui enam otoritas rahasia untuk menjual teknologi nuklir ke Arab Saudi. Dua pembangkit tenaga nuklir akan dibangun.

Menteri AS Rick Perry disebut dalam laporan rahasia menyetujui enam otorisasi yang disebut sebagai otorisasi 'Part 810', yang berarti mengizinkan sejumlah perusahaan untuk melakukan pengerjaan awal pada tenaga nuklir sebelum kesepakatan nantinya diteken secara final.

Persetujuan yang diberikan Menteri Perry ini pertama dilaporkan Daily Beast, sebelum akhirnya dikonfirmasi Menteri Perry di hadapan Komisi Angkatan Bersenjata Senat AS.

Dengan adanya persetujuan ini, maka perusahaan-perusahaan AS bisa berbagi teknologi energi nuklir dan menjual reaktor nuklir kepada Saudi. Terlepas dari itu, kongres AS memiliki wewenang hukum untuk mengkaji ulang persetujuan itu dan bisa memblokirnya begitu persetujuan itu dibawa ke Kongres AS untuk dibahas lebih lanjut.

"Ini tampaknya sebuah aksi menghindari hukum dalam upaya mencapai sebuah kebijakan. Jika Anda tidak bisa mempercayakan sebuah gergaji tulang (bone saw) pada sebuah rezim, Anda tidak seharusnya mempercayakan senjata nuklir pada mereka," sebut anggota HOR dari Partai Demokrat, Brad Sherman, merujuk pada senjata yang diyakini digunakan untuk membunuh wartawan Jamal Khashoggi.

Dilansir BBC pada Senin (8/4/2019) kemarin, anggota parlemen AS marah dengan proyek nuklir ini. Parlemen tidak terima proyek diam-diam itu tiba-tiba disetujui Menteri Energi AS Rick Perry, beberapa waktu lalu. Senator komisi hubungan luar negeri bernama Menendez mengajukan pertanyaan apakah proyek ini disepakati usai wartawan Jamal Khashoggi dibunuh atau sebelumnya.

"Dan saya pikir, menjadi penting untuk mengetahui secara pasti bagaimana ini terjadi, kapan itu terjadi dan secara khusus, apakah Anda melakukannya setelah Khashoggi?" tanya Menendez kepada Departemen Energi AS, merujuk pada izin berbagi teknologi nuklir dengan AS. [IT/Detik]



 
Artikel Terkait
Comment