0
Wednesday 1 December 2021 - 23:32
AS dan Gejolak Afghanistan:

Taliban Tuntut Pencairan Aset Afghanistan yang Dibekukan dalam Pembicaraan dengan AS

Story Code : 966451
Taliban Tuntut Pencairan Aset Afghanistan yang Dibekukan dalam Pembicaraan dengan AS
Dialog dua hari, yang berlangsung di tengah meningkatnya seruan untuk bantuan asing segera ke Afghanistan, berakhir pada Selasa (30/11), dengan Taliban mendesak pejabat AS untuk mencairkan aset negara Afghanistan dan menghapus sanksi dan Washington berjanji untuk terus mendukung upaya PBB untuk mengatasi situasi.

Perwakilan khusus AS untuk Afghanistan Thomas West dan penjabat Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi memimpin delegasi masing-masing pada pembicaraan tersebut. Sesi pertama antara kedua belah pihak telah diadakan di Doha pada bulan Oktober.

Dalam sebuah posting di Twitter, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taliban Abdul Qahar Balkhi menggambarkan diskusi sebagai "positif," mengatakan kedua belah pihak bertukar pandangan tentang masalah politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kemanusiaan.

"Pihak Afghanistan meyakinkan mereka tentang keamanan, mendesak pencairan segera tanpa syarat cadangan Afghanistan, mengakhiri sanksi dan daftar hitam, dan memutuskan masalah kemanusiaan dari pertimbangan politik," kata Balkhi. "Secara keseluruhan sesi itu positif dan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pertemuan seperti itu ke depan."

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Washington "tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa sanksi AS tidak membatasi kemampuan warga sipil Afghanistan untuk menerima dukungan kemanusiaan dari pemerintah AS dan komunitas internasional sambil menolak aset untuk entitas dan individu yang terkena sanksi."

Dia mengatakan Departemen Keuangan AS "telah mengeluarkan izin umum untuk mendukung aliran bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan kepada rakyat Afghanistan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia."

Price mengatakan delegasi AS telah menekankan pentingnya Taliban memenuhi komitmen publik mereka untuk tidak mengizinkan siapa pun menimbulkan ancaman bagi negara mana pun dari tanah Afghanistan, serta perjalanan yang aman bagi warga AS dan warga Afghanistan yang berisiko.

Para pejabat AS juga mendesak Taliban untuk melindungi hak-hak semua warga Afghanistan, menerapkan komitmen untuk menyediakan akses pendidikan di seluruh negeri di semua tingkatan bagi perempuan dan anak perempuan, dan mengambil langkah-langkah tambahan untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dan representatif, menurut Departemen Luar Negeri AS. .

Taliban, yang sebelumnya memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001, mengambil alih kekuasaan lagi pada 15 Agustus saat AS berada di tengah penarikan pasukan yang kacau. Kelompok itu mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara pada 7 September. Belum ada negara yang mengakui aturan mereka. Sejak itu, Taliban telah berjuang untuk menahan krisis ekonomi yang semakin dalam.[IT/r] 
Artikel Terkait
Comment